Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia sukses menggelar Rapat Koordinasi Nasional pada 13-15 Agustus 2026 di Jakarta, dengan menghasilkan sepuluh resolusi jihad zakat untuk memperkuat pengelolaan zakat yang amanah, terukur, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Resolusi tersebut dibacakan langsung oleh Pimpinan Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah BAZNAS RI Hj. Saidah Sakwan, M.A. dihadapan Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si., jajaran Pimpinan BAZNAS RI dan 1.300 perwakilan dari BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, yang dirangkaikan dengan peluncuran buku Rencana Strategis BAZNAS 2026-2031. Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc. menegaskan, resolusi dari Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 tersebut tidak boleh berhenti pada kesepakatan dan perumusan program. Seluruh hasil pembahasan, termasuk Resolusi Jihad Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa, harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah. Ia mengingatkan, sebagai lembaga pengelola dana umat, BAZNAS harus memastikan zakat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan. "Selama tiga hari, kita telah berkumpul, berdiskusi, menyampaikan berbagai pandangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional. Mari kita laksanakan Resolusi Jihad Zakat sebagai sebuah pendakian. Pendakian-pendakian kita untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memobilisasi zakat, infak, dan sedekah sebanyak-banyaknya, serta mendistribusikannya secara tepat waktu dan tepat jumlah," ujarnya, Kamis (15/10/2026). Sodik menegaskan, semua komitmen, tekad, misi dan program resolusi ini, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan khairu ummah, umat terbaik, yakni umat islam yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi, sehingga bisa memberi rahmat dan manfaat bagi semua umat dan golongan di Indonesia, sehingga menjadi umat yang berpengaruh, bermartabat dan terhormat. Sementara itu, Pimpinan Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah BAZNAS RI Hj. Saidah Sakwan, M.A. menegaskan resolusi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 meneguhkan Jihad Zakat sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat pengelolaan zakat yang amanah, terukur, kolaboratif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat "Dengan semangat satu visi, satu arah, dan satu gerakan zakat nasional, kami menyatakan komitmen bersama untuk menjadikan zakat sebagai kekuatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan solidaritas kemanusiaan Indonesia," ujar Saidah. Saidah menyampaikan, Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 menegaskan pentingnya kesatuan visi, penguatan kolaborasi, dan tata kelola yang akuntabel dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan nasional. "Komitmen bersama ini diharapkan mampu memperluas manfaat dana umat, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat pusat hingga desa," ujarnya. Adapun 10 resolusi Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 bahwa BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten dan Kota menyatakan komitmen bersama sebagai berikut: 1. Berkomitmen untuk mencapai angka pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya secara nasional menuju Rp70 triliun pada tahun 2027. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan regulasi di pusat dan daerah, literasi zakat sejak dini melalui Manasik Zakat, kerjasama dengan berbagai pihak, serta peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan. Penguatan juga dilakukan melalui peningkatan layanan muzaki, digitalisasi dan inovasi kanal penghimpunan, peningkatan kepercayaan publik terhadap BAZNAS, serta perluasan basis pengumpulan melalui 8 sumber zakat berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2011 dan pengembangan 23 sumber Dana Sosial Keagamaan Lainnya. 2. Berkomitmen untuk mengoptimalkan pendistribusian, pemberdayaan, dan pendayagunaan nasional yang menyasar kepada 48 juta jiwa mustahik dan penerima manfaat secara efektif, terukur, terintegrasi dan berdampak, dengan memastikan dana umat memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan mustahik dan masyarakat. 3. Berkomitmen untuk bersama pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan sebanyak 601 ribu mustahik atau 2,41 juta jiwa penerima manfaat di tahun 2027 melalui program pendistribusian, pemberdayaan, dan pendayagunaan zakat yang terukur, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan. 4. Berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa, agar pengelolaan zakat menjadi bagian yang terhubung dengan agenda pembangunan daerah dan menjangkau masyarakat hingga tingkat paling dekat. 5. Berkomitmen untuk mengaktivasi seluruh UPZ Desa di Indonesia sebagai ujung tombak layanan zakat di tingkat komunitas, sehingga penghimpunan, pelayanan muzaki, pendataan mustahik, dan penyaluran dapat semakin dekat dengan masyarakat. 6. Berkomitmen untuk menjaga nama baik dan kepercayaan muzaki, Presiden, Pemerintah, dan masyarakat kepada BAZNAS dalam setiap mandat pengelolaan zakat, melalui tata kelola yang amanah, transparan, profesional, patuh regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan jaringan pengusaha dan kelompok profesi melalui semangat ajakan, kolaborasi, dan aksi, sehingga pelaku usaha dan kelompok profesi menjadi mitra strategis dalam memperluas pengumpulan serta menghadirkan program sosial ekonomi yang berdampak. 8. Berkomitmen mendukung penguatan kedudukan, kewenangan, dan kepastian hukum kelembagaan BAZNAS dalam regulasi pengelolaan zakat nasional. Memperkuat sinergi dengan Bappenas/Bappeda melalui pemanfaatan DTSEN sebagai acuan pengelolaan zakat serta menjadikan Indeks Zakat Nasional sebagai instrumen pengukuran kinerja di tingkat pusat dan daerah. 9. Berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, kerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga kepatuhan, keamanan, dan integritas pengelolaan zakat, sehingga setiap dana umat dikelola secara amanah dan terlindungi dari penyalahgunaan. 10. Berkomitmen untuk melaksanakan respon cepat penanganan bencana alam, kemanusiaan, dan sosial baik pada skala lokal, nasional dan global melalui penggalangan dana dan aksi-aksi nyata dilapangan. Turut hadir dalam acara tersebut BAZNAS RI H. Syarifuddin, S.Ag., M.E., Hj. Neyla Saida Anwar, M.H., M.Hum., Dr. H. Mokhamad Mahdum, MIDEc, Ak, CPA., Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM, H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si., serta Pimpinan Ex-Officio BAZNAS RI Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, dan Mochamad Agus Rofiudin.

Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. menyampaikan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI merupakan lembaga kredibel yang mengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan pengawasan ketat dari berbagai lembaga pemeriksa. Pernyataan tersebut disampaikan Menag Nasaruddin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pembukaan Rakornas BAZNAS 2026 dihadiri Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI H. Ahmad Muzani, S.Sos., M.Si., Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., serta diikuti oleh 1.300 perwakilan BAZNAS provinsi serta kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. “Jadi, percayalah kepada BAZNAS sebagai lembaga yang sangat kredibel. Insyaallah, kita percaya bahwa BAZNAS akan mempertanggungjawabkan seluruh kepercayaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepada BAZNAS. BAZNAS diawasi oleh inspektorat, DPR, dan berbagai lembaga pemeriksa. Audit juga dilakukan, termasuk audit syariah dan audit lainnya,” ujar Nasaruddin, Selasa (13/10/2026). Nasaruddin juga mengimbau masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS sebagai bentuk kesadaran syariah yang dapat memperluas pemberdayaan mustahik dan menuntaskan masalah kemiskinan. Ia juga mengapresiasi visi dan misi BAZNAS yang dinilainya telah berada di jalur yang tepat dalam mengelola zakat, infak dan sedekah. "Saya kira visi dan misi BAZNAS kali ini sudah benar. Tinggal sekarang bagaimana meningkatkan kesadaran syariah umat Islam agar kita sadar untuk menjalankan syariat Islam. Saham akhirat kita juga harus diingatkan kepada masyarakat," ujar Nasaruddin.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergi tersebut perlu didukung integrasi data, penyelarasan program, dan koordinasi lintas sektor agar penyaluran zakat serta bantuan pemerintah dapat saling melengkapi dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Ex-Officio BAZNAS RI sekaligus Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, dalam Zakat Strategic Talks yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Agus Fatoni menegaskan, BAZNAS dan pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi karena memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, integrasi data dan kesamaan sasaran menjadi kunci agar program yang dijalankan kedua pihak dapat berjalan efektif. “BAZNAS dan pemerintah daerah harus bersama-sama karena tujuannya sama. Sinergi itu wajib. Pemanfaatan satu data dan satu sasaran menjadi kunci agar bantuan yang diberikan pemerintah daerah dan BAZNAS saling melengkapi,” ujar Agus Fatoni. Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., M.S., Ph.D., mengatakan BAZNAS juga berperan penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) serta prioritas pembangunan nasional, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan pengentasan kemiskinan. “BAZNAS ini sangat aktif bersinergi dengan Bappenas dalam integrasi satu data. Bapak Menteri PPN/Bappenas (Rachmat Pambudy) sangat mendukung BAZNAS. Kami menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terus menurun. Saya kira ini merupakan perkembangan yang sangat baik. Angka kemiskinan saat ini sudah mencapai 8,47 persen, sehingga berada di bawah 10 persen,” ujar Pungkas. Ia menambahkan, peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat juga mendapat perhatian lembaga internasional, seperti UNFPA dan UNICEF, sebagai bagian dari upaya pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Pungkas turut menekankan pentingnya penguatan integrasi data muzaki dan mustahik untuk meningkatkan kontribusi zakat serta memastikan penyalurannya lebih tepat sasaran. Pemanfaatan data sosial dan ekonomi, menurutnya, dapat membantu BAZNAS mengidentifikasi masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus mencegah tumpang tindih dengan program bantuan pemerintah. “Melalui penguatan kolaborasi, integrasi data, dan pemberdayaan berkelanjutan, BAZNAS dapat terus mengembangkan peran zakat sebagai instrumen untuk mendukung pengentasan kemiskinan,” ujarnya. Diskusi Zakat Strategic Talks mengangkat tema “Zakat sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Nasional: Memperkuat Sinergi ZIS-DSKL dalam Agenda Pembangunan Indonesia” dan dimoderatori Sekretaris Utama BAZNAS RI, H. Subhan Cholid, Lc., M.A. Kegiatan ini turut menghadirkan Pimpinan Ex-Officio BAZNAS RI Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., dan H. Mochamad Agus Rofiudin sebagai pembicara.