Rakornas BAZNAS RI 2025, Menko PMK: BAZNAS Mitra Strategis Pemerintah dalam Pembangunan Manusia Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya sinergisitas antara pemerintah dan BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat, agar program pembangunan manusia berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI di Jakarta, Selasa (26/8/2025). Pratikno menyampaikan, BAZNAS tidak hanya berperan dalam menyalurkan zakat, tetapi juga mampu mengisi ruang-ruang yang belum sepenuhnya dijangkau pemerintah. Menurutnya, peran BAZNAS sangat strategis karena dapat hadir lebih cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. “Pemda atau birokrasi pada umumnya tidak fleksibel untuk merespons suatu hal, karena harus ada perencanaan, anggarannya sudah dialokasikan, dan seterusnya. Tapi mungkin fleksibiltas bisa dilakukan di BAZNAS,” ujar Pratikno. Pratikno menilai fleksibilitas menjadi salah satu keunggulan BAZNAS dibandingkan birokrasi pemerintah. Katanya, sifat birokrasi yang kaku sering kali membuat respons terhadap kebutuhan masyarakat berjalan lambat. Di sinilah BAZNAS bisa mengambil peran pelengkap. “Mungkin fleksibilitas bisa dilakukan di BAZNAS, sehingga bisa menutup kelemahan pemerintah yang tidak fleksibel. Ini akan sangat membantu, khususnya untuk program-program yang sangat urgent,” jelas Pratikno. Lebih lanjut, Pratikno menegaskan, sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana merupakan bidang prioritas yang membutuhkan dukungan cepat dan tepat. Kontribusi BAZNAS di tiga sektor itu sangat penting untuk mengurangi beban publik yang berisiko tinggi jika penanganannya terlambat. “Kalau kesehatan dan bencana itu prioritas utama, karena risiko kerugian yang ditanggung publik terlalu besar. Peran BAZNAS di sini sangat fundamental,” tambahnya. Pratikno juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan BAZNAS tidak hanya berhenti di level pusat, melainkan dapat menginspirasi lahirnya koalisi di daerah. Menurutnya, kehadiran BAZNAS di daerah bisa menjadi motor penggerak sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga zakat. “Kami mengharapkan sekali, kerja sama ini bisa mendorong munculnya koalisi di daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan pembangunan manusia. Kalau BAZNAS ada tim yang kita bisa sama-sama membahas secara detail kerja sama, nanti dari kami siap,” katanya.

Rakornas 2025, BPS: BAZNAS Berperan Strategis Turunkan Angka Kemiskinan di Indonesia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Berkolaborasi dengan BAZNAS RI untuk penyaluran bantuan sangat penting, agar tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh para mustahik. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti saat menjadi pemateri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS hari kedua, Rabu (27/08/2025). Menurut Amalia, jumlah penduduk Indonesia per 8 Agustus 2025 tercatat sebanyak 286,8 juta dengan tingkat kemiskinan sebesar 23,85 juta orang. Jumlah masyarakat miskin terbesar berada di pulau jawa, antara lain Jawa Timur sebanyak 3,87 juta orang masuk da?am kategori miskin, Jawa Barat 3,6 juta orang miskin, Jawa Tengah 3,3 juta orang miskin, kemudian Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur. “Jika dijumlahkan ada 13,13 juta orang atau sekitar 55 persen dari penduduk miskin di Indonesia ada di 5 Provinsi tersebut,” kata Amalia di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Menurut Amalia, berdasarkan survei yang dilakukan, mayoritas penduduk miskin ini berasal dari keluarga yang putus sekolah atau memiliki kepala rumah tangga yang hanya lulusan SD. Salah satunya bekerja di sektor pertanian sebesar 45,67 persen, dan yang lain bekerja di sektor informal sehingga tidak memiliki jaminan kesehatan. “Jadi pendidikan itu penting untuk menjamin tingkat kesejahteraan sebuah keluarga,” kata Amalia. Karena itu, Presiden Prabowo mendirikan sekolah rakyat yang memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar tidak putus sekolah. Dengan harapan, pendidikan ini akan mampu memutus garis kemiskinan pada keluarga miskin tersebut. “Ini salah satu proses pemutusan rantai kemiskinan, jadi betapa pendidikan itu penting untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga di generasi berikutnya,” jelas Amalia. Amalia menambahkan, BPS juga menawarkan kerja sama dengan BAZNAS melalui data tunggal kesejahteraan (DTSEN). Melalui kerja sama ini, harapan penyaluran bantuan akan benar-benar tepat sasaran karena BPS memiliki data masyarakat miskin dan BAZNAS yang akan terjun langsung menyalurkan bantuan kepada para mustahik yang berhak menerima. “Kalau kolaborasi ini terjadi maka ini menjadi bagian penting proses pemutakhiran DTSEN yang bisa kita lakukan bersama-sama dan Bapak/Ibu bisa manfaatkan untuk melihat dan memetakan di mana orang miskin itu berada, siapa, sudahkah dia mendapatkan bantuan atau belum, kita bisa petakan bersama-sama menggunakan DTSEN ini,” kata Amalia. Terakhir dia menambahkan, ada 4 barang komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan yakni beras, telur ayam, daging ayam, dan mie instan. “Jadi kalau mau mengintervensi, membantu untuk meringankan beban orang miskin, berdasarkan survei kami 4 komoditas ini yang memang memberikan kontribusi kepada mereka,” ungkap Amalia.

Rakornas BAZNAS 2025, Bappenas: Zakat Berperan Penting dalam Pembangunan Nasional Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali mengungkapkan peran zakat sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025, hari kedua, pada Rabu (27/08/2025). Dalam kesempatan tersebut, Pungkas juga menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS atas kiprahnya yang konsisten dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, serta menegaskan bahwa kontribusi zakat semakin relevan dalam mendukung pencapaian target pembangunan. “Kemiskinan kita sudah turun drastis, sekarang sudah di bawah 10 persen. Namun yang menjadi perhatian adalah ketimpangan. Di sinilah zakat berperan penting, tidak hanya membantu secara konsumtif, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar dapat keluar dari kemiskinan,” ujarnya. Lebih jauh, Pungkas menekankan bahwa sinkronisasi program BAZNAS dengan arah pembangunan pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Ia menyebutkan bahwa integrasi program BAZNAS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan memperkuat daya ungkit terhadap pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “RPJMD di daerah harus mengikuti RPJMN. Karena itu, BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota perlu memastikan programnya tercantum dalam RPJMD, sehingga daya ungkitnya lebih besar,” jelasnya. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa potensi zakat nasional yang sangat besar, mencapai Rp327 triliun per tahun, harus dikelola secara optimal. Menurutnya, hal tersebut membutuhkan strategi ekosistem yang mendorong masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat secara lebih luas dan berkelanjutan. “Tantangannya adalah bagaimana potensi itu bisa terealisasi dengan menciptakan ekosistem yang mendorong masyarakat untuk tahu, mau, dan mampu menunaikan zakat. Faktor kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat menjadi kunci utama,” tegasnya. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Pungkas menegaskan kembali bahwa zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa kontribusi BAZNAS akan sangat menentukan keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan dan mengecilkan ketimpangan sosial. “Kita ingin menuju Indonesia yang maju dan sejahtera, dengan kemiskinan mendekati nol dan kesenjangan yang semakin kecil. Peran BAZNAS dalam mendukung tujuan besar ini sangat strategis,” terangnya. Menutup paparannya, Pungkas mendorong agar pengelolaan zakat semakin diperkuat melalui tata kelola yang baik serta pemanfaatan teknologi digital. Hal ini, menurutnya, akan meningkatkan efektivitas zakat sekaligus melengkapi keterbatasan anggaran pemerintah. “APBN kita terbatas, sehingga peran pembiayaan non-pemerintah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi sangat penting. Dengan tata kelola yang baik dan dukungan digitalisasi, zakat akan semakin besar kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Melalui Rakornas 2025 ini, BAZNAS RI meneguhkan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan zakat, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.